Panama Papers: Perihal Informasi Detail Yang Perlu Anda Ketahui

Panama Papers: Perihal Informasi Detail Yang Perlu Anda Ketahui

Ketika pertumbuhan interaksi diboyong untuk kepentingan sebuah roda, berita terpenting selalu saja melejit. Pernyataan revolusi diawali dengan perubahan yang dikatakan Glasnot (keterbukaan) dan Perestroika (restrukturisasi), suatu teori klasik pada tahun 1980-an yang diterapkan oleh Uni Soviet guna menetralisir perang dingin merek dengan Amerika Serikat.

Peta tata kelola sistem perpolitikan kembali membuat suatu paradigma baru melalui peristiwa yang dikatakan Reformasi. Krisis moneter pada tahun 1998 yang terus berkembang menjadi krisis politik di dalam negeri secara aktif menyelimuti konidi pemerintahan di Negara-negara yang terlibat. Demonstrasi yang bertubi-tubi dan kerusuhan yang tidak terkendali atas desakan berbagai elemen membuat para pemimpinnya harus turun tahta.

Tampak sekali bila Partai Politik telah gencar memposisikan dirinya untuk setiap langkah perubahan. namun hasil yang diharapkan belumlah dapat diterima oleh berbagai kalangan. mungkinkah suatu firma hukum mampu menjawab semua tuntutan tersebut? Melalui kerja keras dari 76 negara sejak tahun 2015 mencoba merangkau suatu narasi yang akurat dari jutaan dokumen yang berserakan. Kita semua menyebut teori "Balance of Power" tersebut selayaknya sebuah judul penulisan kontinen yang dinamakan "PANAMA PAPERS."

Sejak tahun 1980, kami seluruh pelajar di Bumi (BUKU MANUSIA) mencoba menggali seluruh pengetahuan yang ada melalui kumpulan kertas dari berbagai buku. Pertumbuhan teknologi berupa Handphone di berbagai lapisan masyarakat sampai dengan hari ini, yaitu HP Tablet seakan berusaha mengembalikan dirinya. Mengacu pada hasil investasi wartawan tiga tahun lalu dengan judul, "Offshore Leaks", firma hukum Mossack Fonseca memberikan akses secara terbuka bagi mereka untuk mempelajari 11,5 juta dokumen sangat penting.

Dokumen tersebut mengungkapkan daftar nama-nama orang besar maupun kecil selayaknya para pengusaha, politikus, atlet internasional, penyanyi dunia, akademisi, jurnalis, aktivis politik yang terkenal, hingga perusahaan-perusahaan di Negara-negara surga pajak. Tentu semua itu berguna untuk memanipulasi pencatatan harta mereka. Tidak terkecuali tentang bagaimana suatu jejaring raksasa bekerja dan mengecoh otoritas yang dinaungi oleh 50 negara lebih.

The Panama Papers pun mengungkap 21 kawasan yang menjadi yuridiksi perusahaan-perusahaan cangkang. Kawasan tersebut dipilih sebagai lumbung uang, lantaran penawaran mereka atas pungutan pajak yang relatif murah atau bahkan bebas sama sekali. Meski status perusahaan mereka diklaim legal, motif para miliarder menyimpan aset di kawasan surga pajak ini dipertanyakan.

Para klien dari Mossack Fonseca hampir dipastikan jika mereka mendirikan perusahaan cangkang atau perusahaan offshore untuk tujuan khusus. Apakah tujuan tersebut?

• Mempermudah transaksi di luar negeri dengan membuat transaksi palsu melalui anak usaha untuk memperkecil laba. Tujuan akhirnya adalah mereduksi tagihan pajak.
• Menghindari pungutan pajak yang tinggi, baik secara sektor transaksi maupun pendirian badan usaha.
• Menciptakan lapisan-lapisan pihak yang terafiliasi dalam satu transaksi untuk menyembunyikan dana hasil kejahatan.
• Menyembunyikan profil untuk mempermudah transfer dana ke pihak yang bermasalah dengan hukum.
• Alat untuk mencuci uang hasil kejahatan dengan cara menyembunyikan berbagai transaksi yang dapat dikategorikan kriminal.

Mengutip laporan dari ICIJ (Internation Consortium of Investigative Journalists), total ada 214.488 nama perusahaan di dokumen Panama Papers. Perusahaan-perusahaan itu terhubung dengan indivdu-individu maupun pengusaha dari 200 negara. Perlu dicatat, Warga Negara Indonesia telah menorehkan namanya pada daftar tersebut sebanyak 2.961 lebih.

Direktorat Jenderal Pajak melalui data intelijennya menyatakan bahwa kepulauan di Selandia baru, yaitu British Virgin Island bersama Singapura adalah tempat favorit uang-uang orang Indonesia di luar negeri. Lantas apa kesulitan pemerintah Indonesia untuk menindaklanjuti data lengkap tersebut?. . . . ."Persoalannya, data yang bisa digunakan untuk menindak mereka harus muncul dari pertukaran data antar negara yang baru akan diterapkan secara internasional pada 2018," Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro menjelaskan alasannya kepada Koran Tempo.

Yang jelas, dokumen yang mengungkapkan praktek pencucian uang jelas sudah menimbulkan berbagai polemik di masyarakat internasional. Berbekal laporan edisi pertama, ECIJ telah menyiapkan laporan edisi kedua yang memiliki jumlah terabyte lebih besar dibandingkan sebelumnya. Kita tunggu. . . . . . . . .